Komisi Kejaksaan RI Teken MoU Dengan IWO

 

Infopublik.net -(JAKARTA)-Komisi Kejaksaan RI (KKRI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Peningkatan Peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Dominus Litis dalam Melaksanakan Keadilan Restoratif Khususnya bagi Korban Tindak Pidana” yang dilaksanakan pada Kamis, 12
November 2020 di Hotel Grand Mahakam Jakarta Selatan, pukul 09.00 WIB.

Acara tersebut dibuka oleh Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H., C.FrA. selaku Ketua Komisi Kejaksaan RI.
Acara.

Selain secara Offline, pelaksanaan FGD tersebut juga dilakukan secara virtual guna membatasi peserta sebagai bagian dari upaya pencegahan penyebaran Covid-19 sesuai dengan
anjuran pemerintah tentang protokol kesehatan di masa pandemi.

Hadir sebagai narasumber pada acara tersebut yakni, Prahesti Pandanwangi, S.H., Sp.N., LL.M. selaku Direktur Hukum dan Regulasi BAPPENAS, Taufik Basari, S.H., M.Hum., LL.M.
Anggota Komisi Ill DPR RI, Dr. Fadil Zumhana, S.H., M.H. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM) , dan Ors. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Melalui FGD ini KKRI berharap dapat
menghasilkan masukan-masukan dalam rangka memberikan rekomendasi terkait isu yang berkenaan dengan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana.

Adapun sebagai peserta,
selain para Komisioner K.KR1 acara FGD ini melibatkan 28 unsur yang terdiri dari pihak pemerintah, praktisi hukum, serta masyarakat dari organisasi masyarakat sipil.

Sebagaimana diketahui pada 21 Juli 2020, Jaksa Agung menerbitkan Peraturan Jaksa Agung RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Semangat keadilan restoratif ini didasarkan pada pertimbangan penyelesaian perkara pidana yang
tidak melulu hanya kepada aspek pembalasan. Di level implementasi, sosialasi dan penguatan
payung hukum terhadap pelaksanaan keadilan restoratif ini sangat diperlukan guna mewujudkan penegakhukum yang berkadilan.

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) sesuai dengan arah kebijakan yang tertuang di dalam Rencana Strategis (Restra) K.KR1 tahun 2019-
2023 memiliki tujuan strategis yaitu tewujudnya Kejaksaan RI yang profesional dan modern,
yang dicapai dengan cara :
a. Memberikan rekomendasi terkait pembenahan manajemen SDM yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan RI;
b. Memberikan rekomendasi terkait penataan organisasi dan ;
c. Memberikan rekormendasi terkait penguatan tata kerja kepada Kejaksaan RI.

Oleh karena itu, maka KKRI memandang perlu untuk melaksanakan serangkaian kegiatan Focus Group Discussion (FGD), dalam rangka memberikan rekomendasi terkait peningkatan peran Kejaksaan sebagai dominus litis, khususnya dalam penanganan pekara pidana
dengan pendekatan keadilan restoratif bagi korban tindak pidana Di sela-sela kegiatan FGD, KKRl Juga melakukan serangkaian kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memory of
Understanding,(MoU) antara Ketua Komisi Kejaksaan RI dengan Ketua Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban (LPSK) yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergisitas antara
kedua lembaga,dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja dan perilaku jaksa dalam rangka
mewujudkan perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana.

Penandatanganan MoU juga dilakukan antara KKRI dengan lkatan Wartawan Online (IWO) yang bertujuan untuk membangun dan menjalin kerja sama antara kedua belah pihak dalam meningkatkan peranserta lkatan Wartawan Online terhadap pelaksanaan tugas Komisi Kejaksaan RI
MoU dilakukan sebagai bagian dari upaya penguatan kelembagaan KKRI dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Melalui MoU ini diharapkan terjalin kerjasama dan sinergitas
baik antara KKRI dengan LPSK maupun dengan IWO sehingga tercapai hasil optimal dalam pengembangan tugas baik terhadap KKRI maupun masing-masing lembaga.

Laporan :IWO

Editor : Ade




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *