Tim Satgas Covid 19 Tuba Diduga Beri Tindakan Tidak Relevan 

Tulang Bawang (ST)- Terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung beserta sejumlah Kepala Sekolah SMA dan SMK di Kabupaten Tulang Bawang
yang dipergoki sedang melakukan aksi party dimalam hari di salah satu hotel ternama di Menggala mengundang pertanyaan dari berbagai pihak tentang kelanjutan dari hal tersebut.
Pasalnya, terdapat kejanggalan dalam penindakan yang dilakukan oleh Tim Gugus setempat yang dinilia tidak relevan bahkan berbanding terbalik dengan aturan sebagaimana mestinya.
Kejanggalan itu dinilai dari keterangan sekretaris Tim Gugus Covid-19 Kabupaten Tulang Bawang, Kanedi menyebut bahwa aksi yang dilakukan oleh sejumlah oknum yang berkerumunan di sebuah acara yang digelar secara diam-diam kini telah selesai dan hanya dikenakan sangsi sebatas pembuatan surat pernyataan dan perjanjian dari pelaku.
“Ya, terkait permasalahan itu sudah selesai, dan Danial Anwar sebagai Ketua PGRI sudah membuat surat pernyataan, dan jika dia melanggar kembali atas semuanya, maka dia akan siap di hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku,” Kata Kanedi saat dihubungi via telpon, Rabu (17/03/21).
Disinggung terkait sangsi lainnya, Kanedi mengatakan, jika dalam aksi kerumunan
yang diketahui dihadiri hampir seluruh kepala sekolah SMA se-Provinsi Lampung itu tidak dapat dikenakan secara pidana lantaran menurutnya sejauh ini yang terjadi di Provinsi Lampung atas hal yang sama hanya sebatas dikenakan sangsi berupa perjanjian dari pelaku kerumunan.
“Yang jelas dia sudah membuat surat pernyataannya, dan tidak ada masalah lagi, silahkan saja jika mau diberitakan dan selama ini khususnya di Lampung belum pernah ada yang ditindak secara hukum. Hanya sebatas buat pernyataan sudah selesai, dan mereka sudah mengakui kesalahan, jika tidak percaya tanya saja dengan Polisi, karena kami bukan penegak hukum yang penegak hukum itu polisi, tupoksi kami hanyalah sebatas pembinaan terhadap Pemerintah Daerah,” Jelas Kanedi.
Sementara, mengenai surat pernyataan oleh ketua PGRI Tulang Bawang, Kanedi mengatakan pihak media hanya bisa melihat dan membaca saja, namun tidak boleh di foto.
“Untuk surat pernyataan, silahkan jika pihak media ingin melihat dan membacanya, namun tidak bisa jika mau difoto,” Kata Kanedi.
Anehnya, saat salah satu wartawan menemui Kanedi di ruang kerjanya di kantor BPBD Tulang Bawang untuk melihat isi surat penyataan tersebut malah justru Kanedi berkelit sehingga tidak mengizinkan media melihat, membaca isi surat itu.
“Surat pernyataan ini tidak bisa kalian lihat cukup saya saja yang tahu, tidak mungkin saya bohong, saya ini Eselon dua. Dan saya kepala Dinas tidak mungkin saya mau bohongi kalian, yang jelas Danial Anwar sudah menandatangani perjanjian itu diatas materai dan berjanji tidak mengulanginya lagi,” Kata Kanedi bernada tinggi.
Terpisah Kabag OPS Poles Tulang Bawang, Kompol Yudi Pristiwanto saat dihubungi via telpon mengatakan, dalam hal itu pihaknya hanya sebatas membantu Tim Gugus Covid-19, mengenai hal selebihnya coba dipertanyakan kepada pihak BPBD Kabupaten Tulang Bawang
“Coba kalian tanya sama pihak BPBD nya, karena kami hanya membantu, dan sifatnya menghimbau saja. Semua itu sudah diatur sama UU dalam pemerintah Daerah dan Provinsi, itu semua sudah jelas pelanggaran dan sudah ditegur bahkan membuat surat pernyataan diberikan sanksi dari pemerintah atau catetan,” Jelas Kompol Yudi.
Dikatakannya, dari kejadian itu pihak kepolisian telah mengambil langkah peneguran terhadap yang bersangkutan dengan tujuan untuk memutus mata rantai penularan covid-19.
“Karena komitmen pemerintah daerah supaya wabah covid-19 ini tidak menyebar kemana-mana, sekaligus memutus mata rantai penularan covid-19. Kalau tidak ada upaya dari kita, sama saja membiarkan masyarakat terpapar covid-19 dan mana tanggungjawab pemerintah itu, makanya mereka kita lakukan peneguran,” Jelas Yudi.
Dikutip dari beberapa media masa mengenai pernyataan dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulang Bawang beberapa waktu lalu, mengenai aktifitas kerumunan di tengah suasana pandemi covid-19, selain dibubarkan secara paksa, para pelaku juga dapat dikenakan sangsi pidana.
“Selain dibubarkan secara paksa, sanksi pidana menanti bagi warga yang melanggar kesepakatan bersama, tentu dibubarkan oleh satgas dan ada sanksi pidana dengan Undang-undang Karantina Kesehatan serta Perda Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020,” Kata Kanedi beberapa waktu lalu yang dimuat berbagai media masa.
Berdasarkan rilis Dinas Kesehatan Provinsi Lampung melalui laman resmi instagramnya, 23 Februari 2021, Tulangbawang masuk dalam zona oranye penyebaran Covid-19 dengan 143 kasus positif. Dari jumlah itu, 120 orang telah usai menjalani isolasi dan sembilan diantaranya meninggal dunia.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menghentikan suluruh kegiatan pesta resepsi pernikahan dan acara pesta dimalam hari oleh Asisten ll Pemkab Tulang Bawang Ferly Yuledi mengatakan, larangan pesta diberlakukan sebagai upaya menekan kurva kasus positif penyebaran wabah virus korona atau Covid-19 yang terus meningkat. Pemberlakuan itu, berdasarkan hasil kesepakan bersama dengan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Sai Bumi Nengah Nyappur dan belum diketahui batas akhir waktunya.
“Untuk mengantisipasi melonjaknya kasus penyebaran Covid-19 khususnya tempat hajatan atau pesta hiburan, maka ditiadakan sementara resepsi pernikahan baik siang maupun malam hari,” kata Ferly saat menggelar penandatanganan kesepakatan bersama pembatasan resepsi pernikahan, di Gedung Serba Guna (GSG) setempat, Kamis, 25 Februari 2021 lalu.
Namun, dalam kesepakatan bersama itu disebutkan masyarakat masih bisa melaksanakan acara akad nikah atau ijab kabul dengan ketentuan, undangan yang hadir tidak dapat lebih dari 50 orang, waktu pelaksanaan dibatasi 3 jam, tidak menggunakan hiburan musik, menerapkan protokol kesehatan dan diawasi tim satgas Covid-19 serta, meniadakan prosesi salaman dan foto.
“Kesepakatan bersama ini berlaku pada tanggal 23 Maret 2021 sampai waktu yang akan ditentukan lehih lanjut dan akan disosialisasikan oleh camat, lurah, kepala kampung dan RT serta RW,” ujar dia.
Dengan diberlakukannya kesepakatan bersama itu, secara otomatis menggugurkan keputusan bersama nomor 360/15/VIll/TB/XlI/2020 tentang ketentuan Penyelengaraan hajatan pesta/hiburan malam di tengah pandemi Covid-19 di Kabuputen Tulangbawang dan Surat Edaran Bupari Nomor 360/001/VIll/TB/l/2020.
Dengan kata lain, sudah jelas didalam kerumunan masa hingga berjumlah ratusan ditengah pademi Covid-19 tanpa izin Tim Gugus Tugas dan membuat hajatan dimalam hari sudah melanggar surat edaran Bupati Tulang Bawang.
Namun ada apakah, mengapa keterangan Kepala BPBD yang diketahui selaku sekretaris Tim Gugus Kabupaten Tulang Bawang malah justru berbeda dengan tindakan yang dilakukan kali ini, atau jangan-jangan peraturan itu hanya berlaku bagi masyarakat kecil saja, dan tidak berlaku bagi kalangan pejabat menengah ke atas? (Tim).



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *