Kabag Tapem Segera Panggil Kakam Kekatung Terkait Pemberhentian Perangkat Kampung

Tulang Bawang (Siekatterkini)-Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Pemkab Tulangbawang, menegaskan akan menindaklanjuti terkait adanya pemberhentian sepihak perangkat kampung Kekatung, Kecamatan Dente Teladas.

Kabag Tapem Pemkab Tulangbawang, Ivan Septianto, mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil Kepala Kampung Kekatung Heriyanto, terkait pemberhentian perangkat kampung setempat.
“Akan kita tindaklanjuti secepatnya dengan memanggil kepala kampung dan perangkat kampung yang telah diberhentikan,” terang Ivan, Senin (30/05/2022).
Menurut Ivan, sebelumnya bagian Tampem Pemkab Tulangbawang juga telah memberikan pembekalan dan juga sosialisasi kepala kepala kampung yang baru dilantik terkait regulasi tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung.
Harus sesuai dengan Undang- Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Tulangbawang nomor 9 tahun 2019 tentang pemberhentian perangkat kampung, dan Peraturan Bupati Tulangbawang nomor 10 tahun 2020 tentang pedoman pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung.
Selin itu, lanjut Ivan, telah ada surat surat edaran bupati Tulangbawang nomor 100/252/1.1/TB/IV/2022 yang baru diedarkan pada 20 April 2022 setelah pelantikan beberapa Kepala Kampung.
Diberhentikan sebelumnya, pemberhentian sepihak Kepala Dusun (Kadus) dan RT serta Linmas di Kampung Kekatung, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulangbawang oleh Kepala Kampung setempat Heriyanto, dinilai tidak berdasar dan tidak sesuai regulasi serta cacat hukum
Wakil ketua bidang hukum dan kaderisasi DPD organisasi masyarakat (Ormas) Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT IB) Asnawi, sangat menyayangkan adanya kepala kampung di Kabupaten Tulangbawang yang tidak mengikuti regulasi dan dinilai bertindak sewenang-wenang.
“Pemberhentian beberapa Kadus dan RT serta Linmas ini dasarnya apa, karena pemberhentian perangkat kampung dan lembaga kemasyarakatan kampung itu harus ada dasarnya. Ada regulasi yang mengatur terkait pemberhentian tersebut,” kata Asnawi, Kamis (26/05/2022).
Ia menjelaskan, pemberhentian perangkat kampung di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulangbawang nomor 9 tahun 2019 tentang pemberhentian perangkat kampung dan Peraturan Bupati Tulangbawang nomor 10 tahun 2020 tentang pedoman pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung.
Berdasarkan regulasi yang ada, perangkat kampung hanya bisa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan.
Perangkat kampung dapat diberhentikan yakni karena masuk masa pensiun yakni usia telah genap 60 tahun, dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat kampung, tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat kampung, dan melanggar larangan sebagai perangkat kampung.
“Jadi Kepala Kampung tidak bisa memberhentikan perangkat kampung sewenang-wenang tanpa ada dasar-dasar tersebut. Ini meski dipahami oleh seluruh kepala kampung khususnya di Tulangbawang,” ucapnya.
Sedangkan, lanjut Asnawi, untuk RT dan Linmas yang merupakan lembaga kemasyarakatan kampung, pemberhentianya juga mesti sesuai regulasi.
“Misalkan karena habis masa jabatan. Itupun jika ingin diganti mesti dilakukan penjaringan dengan pemilihan. Tidak bisa seenaknya diberhentikan dan digantikan begitu saja oleh kakam. Kakam harus paham bahwa RT itu lembaga kemasyarakatan bukan perangkat kampung,” terangnya. (Red)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *